Bukan Pisah dari Kemenkeu, Ini Fokus Ditjen Pajak Kini!

SHARE  

Gedung Kementrian Keuangan Ditjen Pajak Foto: CNBC Indonesia/ Muhammad Luthfi Rahman

Jakarta, CNBC Indonesia –¬†Calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabumin Raka telah memastikan proses pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) akan dilaksanakan seusai dilantik sebagai pemimpin baru Indonesia pada 20 Oktober 2024.

Melalui kebijakan yang tertuang dalam visi-misinya itu, Prabowo-Gibran akan membentuk BPN dengan cara memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dari Kementerian Keuangan, ketika jadi presiden dan wakil presiden kelak.

Sebagaimana diketahui, hasil real count pemilihan presiden atau Pilpres 2024 dari Komisi Pemilihan Umum, Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan 56.929.049 suara atau 58,62% dari total 72,03% data Tempat Pemungutan Suara (TPS) tertampung pukul 06.00 WIB hari ini.

Lantas, apakah DJP atau Ditjen Pajak kini tengah mempersiapkan proses pemisahan diri dari Kemenkeu?

Baca: Real Count KPU 06:00 WIB: Prabowo Hampir 59%, Anies 24%, Ganjar 17%

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan, Ditjen Pajak kini memang tengah melaksanakan reformasi kelembagaan, melalui lima pilar reformasi, yaitu organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, serta regulasi.

Namun, yang menjadi fokus dari reformasi melalui lima pilar itu kata dia adalah dengan merealisasikan penerapan Core Tax Administration System atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Sistem itu akan diterapkan mulai tahun ini.

“Bahwa coretax merupakan bagian dari 5 pilar reformasi DJP, yaitu organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, serta regulasi,” kata Dwi kepada CNBC Indonesia, Selasa (20/2/2024).

Implementasi core tax system telaj terjadwal per 1 Mei 2024. Tanggal itu ditetapka dalam rangka menghindari noise atau kebisingan pada masa Pemilu 2024 yang jatuh pada 14 Februari 2024. Hingga kini coretax masih terus dalam tahap uji coba.

Ditjen Pajak harus memastikan modul dari 21 fungsi bisnis dalam core tax system berjalan dengan baik dan benar. Setelah fase enrichment atau pengayaan itu, barulah masuk ke system integrated testing. Hal ini dilakukan dalam rangka menyambungkan 21 modul proses bisnis DJP yang sudah diuji sebelumnya.

Baca: TKN Prabowo-Gibran Soal Pajak-Kemenkeu Pisah: ‘Perintah Rakyat’

K21 proses bisnis pelayanan pajak dari manual menjadi otomatis berbasis teknologi itu antara lain pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT), document management system (DMS), layanan wajib pajak, layanan penilaian, pengawasan, ekstensifikasi, penagihan pajak, penyidikan, keberatan hingga banding.

Selain itu, core tax system akan memuat interoperabilitas dengan 89 entitas, baik internal maupun eksternal DJP. Termasuk di antaranya industri perbankan, seperti pemerintah daerah, BKPM, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), PJAP dan lainnya.

“Saat ini DJP sedang melakukan persiapan akhir pembangunan coretax yang dijadwalkan akan mulai diimplementasikan pada pertengahan tahun 2024,” ujar Dwi.

Prabowo Subianto sebelumnya telah menegaskan rencananya untuk memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dari Kementerian Keuangan jika kelak terpilih sebagai presiden. Dengan pemisahan ini, Prabowo berniat untuk membentuk Badan Penerimaan Negara atau BPN.

Baca: Pajak Bakal Dipisah dari Kemenkeu, Airlangga: Belum Dibahas

“Memang kita terus saja kita ini sebagai negara sebagai bangsa kita perlu berani belajar dari pengalaman orang lain dan di banyak tempat dan negara maju memang agak dipisahkan anggaran policy making kementerian keuangan dan revenue collection,” jelasnya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, dikutip Senin (19/2/2024).

Prabowo beralasan pembiayaan pembangunan ekonomi sebagian besar didanai oleh anggaran pemerintah. Oleh karena itu, anggaran tersebut perlu diefektifkan dari sisi penerimaan yang bersumber dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak alias PNBP.

Untuk itu, Prabowo dan Gibran membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. Terobosan itu menurutnya adalah Badan Penerimaan Negara yang hanya fokus mengurus penerimaan negara.

“Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 23%,” seperti yang tertulis dalam dokumen 8 Program Hasil Cepat https://mesinpencarinenas.com/Terbaik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*